Pelatihan KAdes, BPD, LPM

Dalam rangka peningkatan kemampuan pemerintahan lokal, telah dilaksanakan Pelatihan Kepala Desa, BPD, LPM bagi lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Karimun. Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama tiga hari atau dua hari efektif pada Minggu sampai selasa (11–13/5) di Gedung Sri Gading Kecamatan Kundur. Peserta terdiri dari Kades/Lurah, BPD, LPM di empat kecamatan lokasi PNPM MP yaitu Kundur, Moro, Kundur Barat dan Kundur Utara. ”Sebenarnya kegiatan ini akan dilaksnakan di kecamatan masing-masing, namun karena kita ingin adanya pemahaman bersama terahadap PNPM MP ini dan guna memudahkan mendatangkan narasumber dari Kabupaten dan provinsi seperti BPM & Kesbang dan Koordinator Provinsi Kepri, terpaksa digabung dan dipusatkan di Kundur ini,” Jelas Mindoko, Ketua Panitia Pelatihan Kades, BPD, LPM.
Materi yang disampaikan seperti, Sosialisasi PP 72 dan 73, Konsepsi PNPM, Tupoksi Kades, BPD, LPM, Kelembagaan BKAD-UPK, Pelestarian, Peraturan Desa. Sedangkan metode yang dipakai adalah ceramah dan tanya jawab.
Kagiatan dilaksanakan dengan menggunakan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan Masyarakat yang telah dianggarkan oleh masing-masing kecamatan. ”Dana DOK ini adalah dana yang bersifat subsidi dari Pusat, sehingga diharapakan adanya swadaya dari masyarakat untuk dapat memaksimalkan dana ini...” Ujar Lilik Priyanto, salah seorang Panitia.
”Dengan adanya pelatihan ini sedikit banyak telah memberikan ilmu, pengalaman, pemahaman dan pengetahuan yang patut disyukuri. Saya merasa cukup berterima kasih,” Ujar Kades Jang, Nurbi bin Buntat setelah mengikuti jalannya pelatihan.
PjOKab Karimun Mitrayati, S.Sos sedang memberikan penjelasan dalam materi Sosialisasi PP 72 dan 73 tentang Pem Desa & Kelurahan.
Pelatihan kemudian diakhiri dengan mendengarkan penjelasan dari Koordinator Provinsi Kepri, Santi Pangribuan. Dalam penjelasannya, Pak Santi menjelskan perihal dana PNPM Tahun 2007 yang masih 30% dari pusat yang memang sampai saat ini belum masuk ke rekening kolektif di kecamatan. Pak Santi menghimbau agar perlunya Satker provinsi Kepri untuk menyurati pusat perihal keterlambatan ini.